undang undang terorisme. Universitas Kristen Satya Wacana . undang undang terorisme

 
 Universitas Kristen Satya Wacana undang undang terorisme Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas

tirto. Di sana (Irak dan Suriah) pasti kan melewati pelatihan militer. TEMPO. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan. Di Asia Tenggara, lanjutnya, Indonesia masih lebih aman dari ancaman terorisme ketimbang Filipina, Thailand, dan Myanmar. "Karena dalam revisi Undang-Undang Terorisme keterlibatan dinilai dari relasi," katanya pada. Undang-Undang No. Maka itu, sambung anggota Pansus RUU Terorisme ini, dalam revisi undang-undang terorisme, akan diupayakan penguatan deteksi dini. Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (POJK APU PPT dan PPSPM di SJK) . Daftar pustaka :Tahun1985 s/d tahun 2014 . Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memastikan revisi Undang-undang Terorisme tidak akan membuat kepolisian maupun TNI menjadi super power. 122 Perbesar Pimpinan Rapat Paripurna Agus Hermanto mengetuk palu tanda disahkannya RUU Terorisme menjadi UU, Jakarta, Jumat (25/5). (2015). Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan pemerintah akan secepatnya berkoordinasi dengan DPR untuk menyelesaikan revisi undang-undang antiterorisme. TRIBUNNEWS. 3. 27 Oktober 2016 11:32. Merdeka. Baca juga: Tanpa Revisi UU, TNI Bisa Dilibatkan dalam Pemberantasan Terorisme. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Munculnya berbagai undang-undang tindak pidana khusus sebagai hukum tindak pidana yang di luar kodifikasi (KUHP) merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di pasal 7 ayat 1 dan 2. Perdebatan ini berlangsung dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. 21 Maret 2019. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 1 Ayat (2) terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau. Undang-undang AS mewajibkan Menteri Luar Negeri memberikan laporan tahunan yang diserahkan setiap tanggal 30 April setiap tahunnya. Rezim APU PPT Nasional. PJK di Sektor Pasar Modal sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, PJK di Sektor Pasar Modal dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme; Peraturan Lainnya. “Sesuai Pasal 1 ada unsur ancaman kekerasan atau menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas,” jelas Dedi. TRIBUNNEWS. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Status: Hanya untuk pelanggan Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan. JAKARTA, KOMPAS. Terorisme: Konspirasi Politik Amerika Serikat. CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, dasar penetapan KKB teroris ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Wacana revisi Undang-Undang Terorisme jangan sampai membungkam kebebasan, kata pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof. Pemerintah Pakistan telah mengambil sejumlah langkah untuk. Aturan dalam undang-undang tersebut dikenakan di antaranya pemufakatan jahat dengan maksud teror sebagai mana diatur dalam Pasal 15. Contohnya adalah aksi terorisme, agresi militer, spionase atau aksi mata-mata, sabotase, pelanggaran wilayah, dan lainnya. Hal ini telah diamanatkan oleh UU No 34 tahun 2004 tentang TNI. . Ada yang khawatir dengan aspek hukum, ada juga yang khawatir akan ada tumpang tindih peran dengan Polri. Liputan6. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU. Konfirmasi Email. atau Masuk melalui. May 28, 2018 · Jakarta - Pengamat terorisme Al Chaidar‎ mengemukakan hasil revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Mahfud mengatakan, pelabelan organisasi teroris terhadap KKB Papua sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU. Upaya merevisi Undang-undang Terorisme yang banyak ditentang sejak diungkapkan empat tahun lalu, mendapat momentum baru dari serangan teror di Sarinah, Jakarta, namun para aktivis memperingatkan. Ini tertuang dalam Pasal 16 A, pasal ini disisipkan dari Pasal 16 dan Pasal 17. Rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Indonesia merupakan serangkaian pengaturan dan proses pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT), yang melibatkan seluruh pemangku. Menurut dia, UU Antiterorisme yang berlaku saat ini memiliki banyak kelemahan, di antaranya tidak ada aturan penanganan mengenai tindakan-tindakan pendahuluan terorisme. Revisi tak kunjung disahkan, hanya karena soal definisi?Petrus menjelaskan terorisme menjadi konsensus nasional sebagai tindak pidana. Akhyar menuturkan, UU. com - Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tak cuma menuai tarik menarik di pemerintah dan DPR. Apr 10, 2021 · Begitu pula buku The Cambridge Companion to Religion and Terrorism yang dieditori oleh James Lewis juga mendokumentasikan dan menganalisis keterkaitan antara terorisme dan agama, baik dalam. Dalam konferensi pers di RS Bhayangkara, Surabaya, 13 Mei 2018 lalu, Kapolri meminta agar dilakukan segera revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003), bahkan. Dikutip dari. VIVA – Ketua Pansus Revisi Undang Undang Antiterorisme, yang kini sudah disahkan menjadi UU, Muhammad Syafii, mengatakan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang baru mengatur pasal-pasal yang tidak diatur dalam undang-undang sebelumnya. com, Jakarta Pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris. Pelibatan TNI, kata Petrus, tidak tepat untuk menangani terorisme. "Selandia Baru Menyusun Undang-undang Kontra Terorisme. tirto. KOMPAS. Cek aja kayak apa. Kedua, lanjut Dedi, apabila dalam. Kumpulan Berita ANTARA News menyajikan informasi terkini tentang undang undang terorisme di Indonesia dan duniaTerorisme perlu didefinisikan secara cermat dan pada titik inilah perdebatan berlangsung. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,. COM, JAKARTA - Dalam sidang paripurna di DPR, RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/5/2018) Ketua Pansus (Panitia Khusus) revisi Undang-undang (RUU) Antiterorisme, M Syafii menjelaskan. c. UU yang baru dipastikan akan mempersempit ruang gerak pelaku terorisme. Dalam aturan baru ini, ada poin penambahan hukuman bagi pelaku teror di Indonesia yang melibatkan anak-anak. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3. Undang-Undang No. Catatan ini disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR dalam surat tertanggal 18 November 2020. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pemberontakan dalam Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana sebaiknya pengaturan tindak pidana pemberontakan dalam KUHP Nasional yang akan dating. Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Oleh sebab itu, TNI perlu dilibatkan dalam pemberantasan terorisme dan diatur dalam undang-undang. Dalam UU Antiterorime yang baru, diatur penindakan tidak lagi hanya bergantung di pundak kepolisian, tapi juga TNI. IDAI Beberkan Dampak Buruk Masuk Sekolah Pukul 05. JAKARTA, KOMPAS. Diatasi dulu, undang-undang sekarang belum mengarah ke sana," jelasnya. Jun 9, 2020 · "Undang-undang tidak akan membasmi terorisme; itu akan memberdayakan pemerintah untuk menandai lawan sebagai teroris," kata dewan perwakilan distrik Basilan Mujiv Hataman. ) Oleh : ALPEN NAMBRI NIM : 1113045000010 . Feb 7, 2018 · Dalam Undang-Undang ini garda terdepan pemberantasan terorisme dipegang kepolisian. Seluruh fraksi di DPR bersama pemerintah akhirnya menyepakati definisi terorisme dalam revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rabu, 23 November 2022; Cari. May 30, 2018 · Keberadaan undang-undang ini sangat dibutuhkan karena ancaman terorisme yang semakin mengglobal. JAKARTA, KOMPAS. 'Saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Wapres terkait UU Penanggulangan Terorisme yang disetujui di DPR Jumat lalu,' Minggu, 11 Juni 2023; Cari. Jakarta - Pemerintah Marokko, mengatakan Undang-Undang Penegakkan Hukum Terhadap Pendukung Teroris (Justice Against Sponsors of Terrorisme Act/JASTA) yang disahkan Kongres Amerika Serikat (AS) pekan lalu, akan membuat lemah upaya kontra-teror internasional. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu 1-2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Uu Tentang Website Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status, hubungan antar. Diajukan sebagai syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum . Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut ada 5 bab baru dalam UU Terorisme ini yang membedakan dengan UU sebelumnya. Ketika ada kejadian, ada peristiwa, akibatnya,. SKRIPSI . Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pendanaan Terorisme. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2013. UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP adalah undang-undang yang ditetapkan sebagai landasan hukum terkait perlindungan data pribadi. Setelah revisi UU Terorisme disahkan, nantinya para korban teror bom, mulai dari bom Bali I sampai Thamrin akan mendapatkan santunan dari pemerintah. 9, LN. ‎. Tugas tersebut diutamakan dengan pendekatan preventif dan bisa dilakukan secara represif/koersif. TEMPO. "Yang harus digarisbawahi dalam ketentuan UU Terorisme harus memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk bergerak namun tetap harus sesuai. Menurutnya, kepolisian tidak akan ragu-ragu menjatuhkan pasal terseut jika. CO, Jakarta- Akhyar, pengacara tersangka Bom Bali I Umar Patek merasa bersyukur kliennya tidak dikenakan pasal UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam dakwaan kasus Bom BaliI dan Bom Natalyang menjerat Umar. 02-PPATK-09-2012 tentang Tata Cara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). Pertama, penyebar hoaks dijerat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-Undang (UU) khusus yang mengatur terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Menyoal Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama Di Indonesia: Telaah atas Putusan MK No. Jan 25, 2022 · Dengan UU Terorisme, ujar Boy, setiap perbuatan awal tindakan terorisme, perencanaannya, orang-orang yang terafiliasi, bergabung dalam sebuah perkumpulan, meskipun awalnya tidak tahu, tapi karena yang bersangkutan ada di situ, dia bisa jadi tersangka. Sejak diterbitkan Juni 2018 lalu, sudah banyak penangkapan tersangka teroris dilakukan. Undang-undang (UU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana. Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif," Jakarta (ANTARA News) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sudah menyiapkan revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme agar aparat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik. Salah satu yang cukup berbeda dalam KUHP baru, adalah tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme tidak. ID, JAKARTA -- Penguatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam revisi atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan . Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang. KOMPAS. Akibatnya, ruang gerak sel teroris akan semakin menyempit. “BNPT merasa senang dengan undang-undang ini, kita bekerja lebih baik lagi dan kawan. Tribun Network. "Undang-undang tidak akan membasmi terorisme; itu akan memberdayakan pemerintah untuk menandai lawan sebagai teroris," kata dewan perwakilan distrik Basilan Mujiv Hataman. Peraturan. Wahyudi juga menyoroti penggunaan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang. Suara. JAKARTA, KOMPAS. Sep 21, 2021 · Perdana Menteri Jacinda Ardern berjanji untuk memperketat undang-undang kontra-terorisme pada akhir bulan setelah serangan pisau di sebuah mal di Auckland pada 3 September. REPUBLIKA. Baca juga: Komnas HAM Desak Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Transparan Terorisme dijadikan alat untuk mencapai matlamat oleh pelbagai pertubuhan politik; parti politik di kedua-dua haluan kanan dan kiri, serta pertubuhan-pertubuhan nasionalis, keagamaan, revolusioner dan juga pemerintah. Sembunyikan. May 31, 2018 · TRIBUNNEWS. "Perpres bertentangan dengan undang undang TNI, undang-undang terorisme sendiri dan bertentangan. Menteri PPPA mengatakan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perempuan rentan dilibatkan dalam aksi terorisme, seperti budaya patriarki, ekonomi, maupun akses informasi yang terbatas. Laporan latar belakang ini, yang merupakan kelanjutan serangkaian laporan mengenai terorisme di Asia Tenggara, menilik sejarah persekutuan antara JI dan MILF, seberapa jauh kerjasama yang dijalin di masa lalu, serta status hubungan saat ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran. Terorisme. Beberapa Pasal mengalami perubahan, termasuk didalamnya penyadapan. Pasal 8 Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:. 2, 95-212. "Yang. . DPR dan pemerintah mencapai mufakat menyepakati definisi terorisme dengan memasukan frasa motif politik, pada Kamis. 01/2017 dan Peraturan OJK No. Apakah Terorisme Domestik di Amerika itu? Bendera-bendera Amerika dan salib-salib di lokasi penembakan massal untuk mengenang para korban penembakan, di sebuah pusat perbelanjaan di El Paso, Texas, 4 Agustus 2019. Dalam dua kasus tersebut, Umar hanya dijerat menggunakan pasal KUHP. CO. COM, JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Namun koalisi menilai, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebenarnya membutuhkan undang-undang khusus. JAKARTA, KOMPAS. pemeriksaan bank. Menko Polhukam Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri, untuk membahas terbitnya PP terkait diberlakukannya UU Terorisme. Dengan undang-undang baru tersebut, polisi bisa menangkap dan menahan siapapun yang diduga terlibat aksi terorisme. ii. Ditetapkan: 21 Juni 2018. CO, Jakarta - Pemerintahan Inggris bersiap untuk memperketat aturan (undang-undang) terkait penanganan terpidana teroris usai insiden penusukan yang terjadi di London pekan lalu. Butuh dua tahun bagi DPR dan Pemerintah untuk bertemu kata sepakat. Isi UU Perlindungan Data Pribadi: 4 Larangan dan Sanksinya. Merdeka. PELABELAN teroris yang dilakukan pemerintah terhadap organisasi maupun orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif berimplikasi pada penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukan payung hukum baru agar langkah aparat di lapangan dalam memberantas terorisme lebih trengginas namun tidak melanggar aturan. Ketentuan tersebut tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) yang baru disahkan di DPR. Nov 17, 2021 · Tap untuk memuat ulang. Anggota Badan Legislasi DPR Martin Hutabarat meminta agar Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait masalah terorisme. Pasalnya, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemberantasan terorisme perlu mengedepankan pendekatan penegakan. 2002 No. Azhari, Aidul Fitriciada. com — Direktur Pencegahan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen (Pol) Hamli menilai, disahkannya Undang-Undang Antiterorisme mampu memperkuat lembaganya dalam aspek pencegahan. Tindakan biadab ini dilakukan saat jemaat baru saja selesai melaksanakan Misa Minggu Palma. Strategi pemerintah. KKB Teroris, Mahfud MD: Sesuai Ketentuan Undang-Undang. Terorisme yang selanjutnya disingkat APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan. "Undang-undang tidak akan membasmi terorisme; itu akan memberdayakan pemerintah untuk menandai lawan sebagai teroris," kata dewan perwakilan distrik Basilan Mujiv Hataman. Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme agar mengedepankan unsur. TEMPO. Pemecatan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) karena berkaitan dengan radikalisme dan terorisme dianggap tidak menyelesaikan akar masalah dan bisa memicu dendam, kata pengamat terorisme dan. “Sudah dicabut undang-undang antisubversif. Anggota parlemen dari kubu. (shutterstock. Aturan kompensasi bagi korban terorisme diatur dalam beberapa pasal, yakni 35A, 36, 36A, 36B, dan 43 L. Hal ini terjadi karena pengaruh perkembangan geopolitik. k. Kelompok Mujahiddin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora yang mengonsentrasikan operasinya di Poso, Sulawesi Tengah, kita sebut teroris. Pada pasal 35 A disebutkan korban terorisme. nasional 30 Mei 2018 19:45 WIB. Merdeka. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik. teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan teroris internasional yang diduga terlibat pada beberapa kejadian pengeboman di wilayah Indonesia, sehingga menimbulkan kekhawatiran dimana zat radioaktif, bahan nuklir, bahan terkait nuklir, instalasi nuklir dan. 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah pencegahan aksi teror.